Gaza – Warga Palestina di Jalur Gaza yang porak-poranda akibat perang mengecam keputusan Israel yang melarang puluhan organisasi internasional yang terlibat dalam operasi penyelamatan nyawa di wilayah tersebut. Mereka menilai langkah itu sebagai tindakan yang “menambah luka di atas luka” setelah dua tahun genosida dan blokade.
Yang Diketahui
Pada Selasa, Israel menyatakan akan menangguhkan lebih dari tiga lusin organisasi kemanusiaan, termasuk Doctors Without Borders, dengan dalih tidak memenuhi aturan baru bagi lembaga bantuan yang bekerja di Gaza.
Otoritas pendudukan Israel menyebutkan bahwa organisasi-organisasi yang mulai dilarang beroperasi sejak Kamis tidak memenuhi persyaratan baru terkait pembagian informasi tentang staf, pendanaan, dan operasional mereka.
Sejumlah organisasi besar lain yang terdampak antara lain Norwegian Refugee Council, CARE International, International Rescue Committee, serta divisi dari lembaga amal besar seperti Oxfam dan Caritas.
Organisasi-organisasi internasional menyebut aturan Israel bersifat sewenang-wenang. Israel mengklaim 37 kelompok yang bekerja di Gaza tidak diperpanjang izinnya.
Amjad Shawa dari Palestine NGOs Network mengatakan keputusan Israel merupakan bagian dari upaya berkelanjutan “untuk memperdalam bencana kemanusiaan” di Gaza.
“Pembatasan terhadap operasi kemanusiaan di Gaza dilakukan untuk melanjutkan proyek mereka mengusir rakyat Palestina dan mendeportasi Gaza. Ini adalah salah satu hal yang terus dilakukan Israel,” ujar Shawa kepada Al Jazeera.
Israel mengubah proses pendaftaran organisasi bantuan pada Maret lalu, termasuk kewajiban menyerahkan daftar staf, termasuk warga Palestina di Gaza. Sejumlah lembaga bantuan mengaku enggan menyerahkan daftar staf Palestina karena khawatir mereka akan menjadi target Israel.
“Ini soal pertimbangan hukum dan keselamatan. Di Gaza, kami telah melihat ratusan pekerja bantuan terbunuh,” kata Shaina Low, penasihat komunikasi NRC.
Peringatan Internasional
Pada Rabu, Humanitarian Country Team (HCT)—yang mengoordinasikan keputusan lintas badan PBB dan LSM di Gaza dan Tepi Barat—mendesak Israel untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Mereka memperingatkan bahwa organisasi-organisasi ini merupakan bagian penting dari operasi penyelamatan nyawa di wilayah Palestina yang diduduki.
“Pencabutan izin INGO di Gaza akan berdampak katastrofik terhadap akses layanan dasar dan esensial,” kata HCT dalam pernyataannya.
“INGO mengelola atau mendukung sebagian besar rumah sakit lapangan, pusat layanan kesehatan primer, respons darurat tempat tinggal, layanan air dan sanitasi, pusat stabilisasi gizi bagi anak-anak dengan malnutrisi akut, serta aktivitas penjinakan ranjau yang krusial.”
Langkah ini muncul ketika sepuluh negara—termasuk Kanada dan Inggris—menyatakan “keprihatinan serius” atas “kembali memburuknya situasi kemanusiaan” di Gaza, yang mereka gambarkan sebagai “katastrofik” meski ada gencatan senjata.
“Menjelang musim dingin, warga sipil di Gaza menghadapi kondisi mengerikan dengan curah hujan tinggi dan suhu yang menurun,” kata para Menteri Luar Negeri Inggris, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Jepang, Norwegia, Swedia, dan Swiss dalam pernyataan bersama.
Mereka menyebut 1,3 juta orang masih membutuhkan dukungan tempat tinggal darurat. Lebih dari setengah fasilitas kesehatan hanya berfungsi sebagian dan kekurangan peralatan medis esensial. Runtuhnya total infrastruktur sanitasi membuat 740.000 orang rentan terhadap banjir beracun.
Negara-negara tersebut mendesak Israel memastikan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza secara “berkelanjutan dan dapat diprediksi”, serta membuka penyeberangan darat untuk meningkatkan aliran bantuan.
“Neraka di Atas Neraka”
Keputusan ini diambil ketika Gaza menghadapi ancaman suhu beku, hujan, dan angin kencang. Lebih dari 20 orang dilaporkan meninggal dalam beberapa pekan terakhir akibat hipotermia dan runtuhnya bangunan, termasuk anak-anak.
“Israel mengambil langkah-langkah yang hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Gaza. Keputusan ini sangat katastrofik,” ujar Ahmed Dawood, ayah dari seorang bayi yang dipaksa mengungsi dari Gaza City dan kini tinggal di tenda reyot, kepada Quds News Network.
“Melarang organisasi bantuan di tengah bencana kemanusiaan ini hanya memperdalam penderitaan kami dan menambah luka di atas luka,” tambahnya.
Perang Israel selama dua tahun telah menghancurkan lebih dari 80 persen bangunan di Gaza, memaksa ratusan ribu keluarga berlindung di tenda-tenda rapuh atau tempat penampungan darurat yang padat.
Rania Hamdan mengatakan warga Gaza bergantung pada organisasi internasional untuk makanan, obat-obatan, dan kelangsungan hidup. “Keputusan ini terasa seperti hukuman kolektif, sementara situasi sudah tak tertahankan,” ujarnya.
Abu Mohammed, ayah enam anak—salah satunya terluka akibat serangan Israel—menggambarkan Gaza “menghadapi kematian perlahan”.
“Kami tidak punya uang atau penghasilan. Saya mengantre setiap hari di titik distribusi makanan agar anak-anak saya tidak kelaparan. Situasinya sudah tragis,” katanya.
“Organisasi-organisasi bantuan ini adalah paru-paru tempat warga Palestina bernapas, seperti UNRWA,” kata Um Saleh, seorang nenek Palestina berusia 80 tahun. “Tanpa mereka, kami akan kehabisan napas.”
Sumber: QNN
