Di Gaza, pekan ini menandai 1.000 hari sejak dimulainya perang Israel di Gaza. Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan bahwa lebih dari 90 persen wilayah Jalur Gaza telah hancur.
Hingga 6 Juli, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa jumlah korban jiwa sejak gencatan senjata pada Oktober telah mencapai 1.072 orang, sementara jumlah kumulatif korban jiwa sejak Oktober 2023 meningkat menjadi 73.098 orang.
Pembunuhan tidak berhenti meski peringatan 1.000 hari perang telah berlalu. Pasukan Israel sedikitnya menyebabkan tiga warga Palestina menjadi korban jiwa dalam serangan pesawat nirawak di dekat Stasiun Al-Hilu pada 1 Juli, kemudian sedikitnya tujuh orang lainnya menjadi korban jiwa dalam kurun waktu 48 jam berikutnya. Di antara mereka terdapat seorang anak yang menjadi korban bom yang dijatuhkan pesawat nirawak jenis quadcopter di persimpangan Shujayea, serta Tareq Sabah yang berusia 10 tahun, yang menjadi korban jiwa di dekat Khan Younis, menurut laporan lapangan setempat.
Serangan terhadap tenda-tenda pengungsian di zona kemanusiaan Al-Mawasi yang telah ditetapkan juga terus berulang sepanjang pekan.
Sementara itu, para pasien dan korban luka di Gaza—yang hingga kini masih kekurangan pasokan medis penting di wilayah yang telah porak-poranda—menggelar aksi protes di depan Rumah Sakit Al-Shifa, Kota Gaza. Mereka menuntut Israel mencabut pembatasan perjalanan bagi pasien yang harus dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Otoritas kesehatan Gaza menyatakan bahwa lebih dari 20.000 orang masih menunggu izin keluar melalui Perlintasan Rafah yang aksesnya sangat dibatasi.
Secara terpisah, Elyas Abu Safiya, putra Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza, Dr. Hussam Abu Safiya, mengatakan kondisi kesehatan ayahnya terus memburuk setelah lebih dari 555 hari berada di penjara Israel.
Pada Minggu, Elyas mengatakan bahwa pengacara ayahnya baru saja kembali dari kunjungan dan menyampaikan bahwa Dr. Hussam Abu Safiya mengalami kesulitan bernapas dan berbicara.
“Wajahnya berubah akibat bekas penyiksaan, rasa sakit, dan penderitaan yang dialaminya di dalam penjara, terutama setelah sidang terakhir yang digelar di Yerusalem,” kata Elyas Abu Safiya.
Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang telah menyerukan pembebasan segera Dr. Abu Safiya dan menyatakan bahwa penahanannya melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Tahap Berikutnya bagi Gaza
Sementara itu, mulai muncul sinyal mengenai proses resmi pengalihan kewenangan pemerintahan di Gaza.
Di kawasan wisata Ayia Napa, Siprus, para perwakilan Board of Peace yang dipimpin Amerika Serikat, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, mengadakan pertemuan untuk memajukan rencana “rekonstruksi sementara” bagi wilayah-wilayah Gaza yang ditetapkan bebas dari kendali Hamas.
Pada Senin, pemerintahan Gaza yang dipimpin Hamas mengumumkan pengunduran dirinya dan menyatakan akan menyerahkan kewenangan kepada sebuah komite teknokrat yang ditunjuk oleh Board of Peace, sesuai rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang dan mengawasi proses rekonstruksi. Meski demikian, dalam praktiknya proses penyerahan kekuasaan tersebut belum terlaksana.
Ali Shath, Ketua Komite Nasional Teknis untuk Administrasi Gaza, mengatakan komitenya siap sepenuhnya menjalankan tugas segera setelah seluruh kemampuan dan persyaratan yang diperlukan tersedia.
Ia menyebut salah satu syarat utama adalah adanya satu otoritas pemerintahan dengan satu sistem hukum dan satu kekuatan keamanan, yang merujuk pada persoalan belum terselesaikannya isu pelucutan senjata Hamas.
Sementara itu, Board of Peace pada awal pekan menyatakan bahwa UNRWA “tidak memiliki tempat di Gaza yang baru.”
Pernyataan tersebut ditolak oleh kepemimpinan Palestina karena dinilai menghapus persoalan pengungsi Palestina secara keseluruhan.
Pembangunan Permukiman dan Aneksasi
Pada Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri peletakan batu pertama sebuah pusat warisan Israel di lokasi bekas Bandara Qalandia, di utara Yerusalem Timur yang diduduki. Bandara tersebut merupakan satu-satunya bandara yang pernah dimiliki Palestina dan proyek itu menjadi bagian dari rencana permukiman Atarot yang lebih luas.
Tiga hari sebelumnya, tepatnya pada 3 Juli, Kabinet Keamanan Israel menyetujui pendirian 13 permukiman baru di kawasan Binyamin, Tepi Barat bagian tengah yang diduduki, di sepanjang Koridor Rute 60 hingga menuju Lembah Yordan.
Pemerintah Provinsi Yerusalem menyatakan bahwa proyek tersebut dirancang untuk memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Palestina di sekitarnya serta memutus kesinambungan wilayah Palestina. Tahap pertama proyek ini diperkirakan mencakup pembangunan empat hingga enam permukiman dalam beberapa bulan mendatang, sementara sejumlah pos permukiman pastoral yang selama ini menjadi salah satu sarana utama pengusiran paksa komunitas Badui akan dilegalkan secara resmi.
Keputusan tersebut diambil di tengah lonjakan pembangunan pos-pos permukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Data Forum Palestina untuk Studi Israel menunjukkan bahwa setelah rata-rata hanya sekitar delapan pos permukiman baru setiap tahun pada periode 2012–2022, jumlah tersebut melonjak menjadi 32 pos pada 2023, 62 pos pada 2024, dan 86 pos pada 2025.
Pembangunan pos-pos permukiman ilegal terus berlangsung sepanjang pekan. Pada 1 Juli, menurut kantor berita WAFA, para pemukim mulai mendirikan pos baru di atas lahan milik Kota Kafr Ra’i, barat daya Jenin, dekat Permukiman Dotan.
Kemudian pada 6 Juli, organisasi hak asasi manusia Al-Baidar melaporkan berdirinya pos permukiman baru sekitar 500 meter dari komunitas Badui Al-Ma’azi, dekat Jaba, timur laut Yerusalem.
Penguatan kendali Israel tidak hanya terjadi melalui penguasaan lahan.
Pemerintah Israel juga menyetujui anggaran sebesar 27 juta shekel (sekitar 9 juta dolar AS) untuk memperluas industri perhotelan di Tepi Barat yang diduduki, sebagaimana dilaporkan harian Haaretz.
Di Hebron, Kepala Direktorat Pariwisata dan Purbakala Otoritas Palestina, Jabr Al-Rajoub, mengatakan kepada WAFA bahwa otoritas Israel tengah memindahkan kewenangan atas 142 situs arkeologi dari administrasi militer kepada administrasi sipil Israel.
Menurutnya, langkah tersebut mengaitkan berbagai situs, termasuk renovasi yang baru-baru ini dilakukan di Masjid Ibrahimi, dengan proyek permukiman Israel.
Pada Senin, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich membanggakan langkah-langkah birokrasi tersebut dan menyebutnya sebagai “awal dari revolusi permukiman.”
Pembatasan Sebagai Senjata
Pada Minggu malam, Ahmad Marouf Zeid, bayi Palestina berusia empat bulan, meninggal dunia akibat serangan jantung setelah tentara Israel menghalangi keluarganya mencapai ambulans yang telah menunggu di sisi lain gerbang militer di pintu masuk Kamp Pengungsi Deir Ammar, sebelah barat Ramallah.
Gubernur Ramallah dan Al-Bireh, Laila Ghannam, mengatakan bahwa bayi tersebut—anak tunggal yang lahir setelah bertahun-tahun penantian—meninggal dunia setelah pasukan Israel menghalangi proses pemindahannya ke rumah sakit selama lebih dari satu jam meskipun kondisinya sangat kritis.
Ghannam menyebut kematian bayi itu sebagai “noda bagi hati nurani kemanusiaan.”
Sistem gerbang militer dan pos pemeriksaan Israel membentang di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Di Sinjil, sebelah utara Ramallah, WAFA melaporkan bahwa pasukan Israel menutup kota tersebut melalui enam gerbang utama dan 16 jalan sekunder serta jalan pertanian, hanya beberapa hari setelah otoritas Israel menyatakan 465 dunam (465.000 meter persegi) lahan kota itu sebagai “tanah negara.”
Di sekitar Ramallah, pos pemeriksaan Atara dan Nabi Saleh ditutup, sementara akses menuju Aboud dan Ein Siniya juga diblokade.
Kekerasan Pemukim dan Pembongkaran Bangunan
Kekerasan yang dilakukan para pemukim sepanjang pekan ini kerap berlangsung secara terorganisasi dan berada di bawah perlindungan pasukan bersenjata Israel.
Menjelang Minggu dini hari, aktivis Jonathan Pollack melaporkan bahwa para pemukim bertopeng menyerbu Jalud, di selatan Nablus. Mereka mengejar warga, menduduki rumah-rumah, dan mengepung keluarga Palestina di dalam rumah mereka dengan pengawalan kendaraan lapis baja militer Israel yang tidak melakukan intervensi.
Pada 4 Juli, para pemukim mencuri empat ekor domba di Umm Safa, barat laut Ramallah. Setelah itu pasukan Israel menembakkan peluru berlapis karet yang menyebabkan tiga warga Palestina terluka, menurut Kepala Dewan Desa Marwan Sabbah.
Di Masafer Yatta, WAFA dan aktivis Osama Makhamreh melaporkan bahwa para pemukim menyerang keluarga Al-Masry di Khallet Al-Hummus, dan secara terpisah melukai enam warga Palestina pada malam 5 Juli di Umm Al-Khair.
Di dekat Nablus pada 5 Juli, para pemukim juga menyerbu dan membakar sebuah restoran di dekat Al-Lubban Asharqiya setelah mencuri uang tunai di dalamnya. Pemilik restoran memperkirakan kerugian yang dialami mencapai sekitar 330 ribu dolar AS.
Di saat yang sama, pembongkaran bangunan juga terus berlangsung.
Sepanjang pekan, pasukan Israel meratakan lapangan olahraga berusia 60 tahun milik sebuah sekolah putra di Battir, dekat Bethlehem. Mereka juga menghancurkan sebuah rumah yang masih dihuni di Tuqu serta sebuah bangunan pertanian di Duma, sebagaimana dilaporkan WAFA.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), lebih dari 2.300 warga Palestina, termasuk lebih dari 1.000 anak-anak, telah mengungsi di Tepi Barat sepanjang tahun 2026 saja. Sejak 2023, sedikitnya 121 komunitas Palestina mengalami pengungsian secara penuh maupun sebagian.
sumber: Al Jazeera
