JENEWA — Perempuan kini mengepalai hampir satu dari empat rumah tangga di Gaza, kira-kira dua kali lipat dari angka sebelum perang, dan proporsi tersebut diperkirakan akan “meningkat lebih lanjut” pada 2026 seiring kematian, orang hilang, luka-luka, dan pengungsian terus mengubah bentuk keluarga-keluarga Palestina, menurut UN Women.
Gender Alert terbaru dari badan tersebut memperkirakan bahwa perempuan mengepalai sekitar 86.290 rumah tangga di Gaza, dibandingkan dengan sekitar satu dari sembilan sebelum Oktober 2023. Perkiraan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan pada akhir 2025.
Sofia Calltorp, direktur Kantor Jenewa UN Women dan kepala aksi kemanusiaan, mengatakan kepada Anadolu bahwa perkembangan sejak data tersebut dikumpulkan berarti proporsi sebenarnya kemungkinan lebih tinggi saat ini.
“Sudah pasti, kita dapat memperkirakan bahwa proporsi sebenarnya rumah tangga yang dikepalai perempuan telah meningkat lebih lanjut pada 2026,” kata Calltorp.
Ia mencatat bahwa meskipun ada gencatan senjata Oktober 2025, lebih dari 1.330 orang telah menjadi korban jiwa di Gaza selama 11 bulan terakhir, sementara ribuan lainnya masih hilang dan banyak yang mengalami disabilitas seumur hidup akibat luka-luka yang disebabkan oleh pengeboman.
Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa perkiraannya tidak mencerminkan skala penuh perempuan yang mengambil alih tanggung jawab bagi keluarga mereka. Sebagian rumah tangga tetap diklasifikasikan secara formal sebagai dikepalai laki-laki meskipun perempuan sebenarnya telah mengambil alih karena suami mereka hilang, ditahan, terpisah, terluka parah, mengalami disabilitas, atau tidak mampu lagi menjalankan peran mereka sebelumnya.
Calltorp mengatakan tidak ada satu faktor tunggal yang mendorong peningkatan tersebut, seraya menunjuk pada kematian akibat pengeboman Israel dan operasi darat militer, pengungsian paksa, orang hilang, serta luka-luka yang mengakibatkan disabilitas seumur hidup.
“Hal ini telah meninggalkan puluhan ribu janda yang kini mengepalai rumah tangga,” katanya.
Kebutuhan Lebih Besar, Akses Bantuan Lebih Kecil
Perempuan yang mengambil alih tanggung jawab bagi keluarga mereka melakukannya di tengah tekanan ekonomi dan kemanusiaan yang berat.
Menurut laporan tersebut, 68% rumah tangga yang dikepalai perempuan melaporkan kebutuhan tempat tinggal yang belum terpenuhi, dibandingkan dengan 55% rumah tangga yang dikepalai laki-laki.
Rumah tangga yang dikepalai perempuan juga lebih mungkin mengalami kerusakan atau kehancuran rumah, yakni 74% dibandingkan dengan 67% rumah tangga yang dikepalai laki-laki.
Ketidakamanan ekonomi juga lebih parah, dengan 67% melaporkan kebutuhan tunai yang belum terpenuhi, dibandingkan dengan 55% rumah tangga yang dikepalai laki-laki.
Mereka juga mengalami pengungsian rata-rata delapan kali sejak Oktober 2023, dibandingkan dengan tujuh kali di antara rumah tangga yang dikepalai laki-laki.
Meskipun kebutuhan mereka lebih besar, 18,3% rumah tangga yang dikepalai perempuan melaporkan tidak menerima bantuan sama sekali, lebih dari dua kali lipat dari 8,7% rumah tangga yang dikepalai laki-laki.
Calltorp mengatakan pengungsian yang berulang membuat lebih sulit mempertahankan tempat tinggal yang stabil dan mengakses sistem bantuan secara konsisten, sementara sumber daya yang terbatas dapat membatasi kemampuan perempuan untuk bepergian dan memenuhi persyaratan kelayakan.
“Ini menciptakan semacam lingkaran setan di mana perempuan yang juga memiliki kebutuhan tunai lebih besar justru menghadapi kesulitan lebih besar dalam mengakses dukungan,” katanya.
Risiko Perlindungan, Beban Psikologis
Perempuan yang mengepalai rumah tangga juga menghadapi kekhawatiran perlindungan yang meningkat. Laporan tersebut menemukan bahwa 19% melaporkan kekhawatiran perlindungan terkait gender, dibandingkan dengan 8% perempuan yang tinggal di rumah tangga yang dikepalai laki-laki.
Calltorp mengatakan perempuan dan anak perempuan terpaksa membatasi asupan makanan dan air mereka sambil mendahulukan keluarga mereka, dan banyak yang tinggal di tempat penampungan yang tidak menyediakan privasi memadai. Ia mengingatkan bahwa ratusan ribu perempuan dan anak perempuan sudah mengalami ketahanan pangan pada level krisis.
Mereka juga dapat menghadapi risiko perlindungan dan pelecehan saat keluar untuk mengumpulkan bantuan, makanan, dan barang-barang penting lainnya bagi keluarga mereka, katanya.
“Lingkungan keamanan telah sepenuhnya runtuh, meninggalkan perempuan dan anak perempuan itu tanpa perlindungan yang berarti sama sekali,” kata Calltorp.
Beban menjadi penanggung jawab rumah tangga sambil secara bersamaan menghadapi kehilangan juga menimbulkan beban psikologis yang berat.
Laporan tersebut menemukan bahwa perempuan yang mengepalai rumah tangga melaporkan kebutuhan kesehatan anak-anak mereka lebih dari tiga setengah kali lipat dibandingkan kebutuhan kesehatan mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa beban kesehatan dan psikososial mereka sendiri mungkin kurang terlaporkan karena mereka mendahulukan anggota keluarga lainnya.
Calltorp mengatakan perempuan yang merawat keluarga mereka sendirian sambil menghadapi risiko-risiko tersebut mengalami “trauma psikologis dan emosional yang ekstrem.”
Banyak dari mereka, katanya, telah kehilangan suami dan ayah dari anak-anak mereka dan harus mengelola tanggung jawab baru mereka sambil juga berduka.
Hambatan hukum dan dokumentasi dapat semakin memperumit kehidupan mereka.
Laporan tersebut menyerukan bantuan terkait dokumentasi sipil, pencatatan kematian, status janda, hak asuh, perwalian, dan warisan, termasuk bagi perempuan yang suaminya hilang atau ditahan dan mungkin tidak termasuk dalam kategori kejandaan formal.
Calltorp mengatakan bantuan hukum “sangat penting” untuk memastikan perempuan dapat memperoleh dokumentasi yang diperlukan, mengakses dukungan kemanusiaan, dan merawat keluarga mereka.
‘Bantuan Harus Didekatkan kepada Perempuan’
Calltorp menyerukan perubahan dalam cara penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pendaftaran bergerak, titik distribusi yang mudah diakses, dan alternatif bagi perempuan yang tidak dapat bepergian karena tanggung jawab pengasuhan anak, disabilitas, atau tugas merawat orang lain.
“Pertama-tama, bantuan harus didekatkan kepada perempuan,” tegasnya.
Ia mengatakan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender juga harus dibangun ke dalam penyaluran bantuan sehingga perempuan dapat mengambil bantuan dengan aman, sementara dukungan tunai, tempat tinggal, dan mata pencaharian harus diintegrasikan untuk mencegah perempuan yang menjadi satu-satunya penanggung jawab rumah tangga harus menavigasi berbagai sistem yang berbeda.
Bantuan hukum juga harus diperluas, tambahnya, terutama untuk membantu perempuan memperoleh dokumentasi sipil dan menangani masalah terkait pencatatan kematian, status janda, dan perwalian.
Namun Calltorp mengatakan penerapan langkah-langkah ini pada dasarnya bergantung pada akses kemanusiaan.
“Kita perlu memastikan bahwa akses kemanusiaan diberikan sepenuhnya, sehingga kita dapat masuk dan mendukung perempuan dan anak perempuan di Gaza,” katanya.
Sumber: Anadolu Ajansı — Beyza Binnur Donmez
